Resiko Saat Nasabah KPR Pindah Bank

 Resiko Saat Nasabah KPR Pindah Bank

Ilustrasi. (Foto: WG)

JAKARTA, WartaGriya.Com – Banyak orang yang belum mengetahui secara detail bagaimana resiko saat nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ingin mengambil sikap pindah bank.

Langah itu, tentu mengandung resiko jika tak cermat dalam perhitungan maupun pertimbangan antara untung atau justru malah buntung.

“Suku bunga saat floating rate sudah terlalu tinggi jadi cicilan yang saya bayar semakin besar dan tenornya juga lama. Makanya saya melakukan restrukturisasi utang dengan cara pindah bank,” kata Asep mengawali obrolan.

Asep menjadi satu dari sekian banyak debitur yang mencoba mengakali besarnya bunga cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), dengan cara berpindah bank atau over kredit.

Menarik untuk mengulik, apakah dengan cara berpindah-pindah banyak bank untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah, akan meringankan beban konsumen dalam melunasi KPR nantinya?

Awal cerita, pada akhir 2016, Asep membeli hunian di wilayah Kabupaten Bogor seharga Rp517 juta melalui skema KPR di salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jangka waktu kredit adalah selama 17 tahun.

Selama satu tahun, ia masih menikmati promo KPR dengan suku bunga tetap sebesar 9,5 persen selama satu tahun, sehingga cicilan KPR yang harus dibayarkan setiap bulan adalah Rp5,1 juta.

Setelah berakhirnya masa bulan madu bunga promo KPR dan memasuki tahun kedua, ia harus membayar cicilan dengan bunga floating rate sebesar 13 persen.

Setoran cicilan pun membengkak jadi Rp6,2 juta setiap bulan, karena konsekuensi adanya tambahan bunga kredit yang bengkak hingga 3,5 persen.

Akibat beban cicilan yang dirasa terlalu besar, ayah dua orang anak ini memilih untuk mengalihkan utangnya kepada bank lain.

Pilihan akhirnya jatuh ke tawaran dari salah satu bank BUMN, yang memberikan suku bunga tetap sebesar 8 persen selama 5 tahun.

Beruntung, saat melakukan over kredit ini, Asep tidak dikenakan biaya penalti. Ini karena, perjanjian dengan bank pertama, cicilan KPR yang dibayarkan lebih dari 12 kali tidak dikenakan penalti saat pindah.

Namun, Asep tetap harus merogoh kocek lebih kurang sebesar Rp20 juta saat menjadi nasabah baru di bank BUMN, sebagai biaya akad kredit yang baru.

Rinciannya, biaya asuransi jiwa sekitar Rp3 juta, asuransi kerugian sekitar Rp1 juta, biaya provisi sekitar Rp5 juta, biaya administrasi sekitar Rp500.000, serta biaya jasa notaris sekitar Rp10 juta.

Uang itu terpaksa dikeluarkan, demi membayar cicilan KPR yang lebih murah yaitu senilai Rp4,7 juta per bulan. Jumlah ini jelas lebih murah daripada ia melanjutkan KPR dengan bank lama hingga Rp6,2 juta per bulan.

“Seluruh biaya kecuali BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), dibayar ulang. Proses akad kredit mengulang dari awal. Ini dana dadakan yang juga harus disiapkan,” jelas Asep.

Praktik alih atau over kredit ke bank lain adalah hal yang sah, jamak dan juga bisa dilakukan oleh nasabah KPR sebagai debitur. Hanya saja, konsumen perlu memperhatikan beban biaya yang muncul saat proses over kredit dilakukan. Ini karena, melakukan over kredit sama saja dengan memulai KPR dari nol.

Berbagai biaya bisa timbul dari proses alih atau over kredit ini. Selain itu, adanya biaya penalti yang dibebankan saat alih kredit harus menjadi perhatian besar debitur.

“Tetapi, selama total dari biaya tersebut masih lebih murah dibandingkan dengan meneruskan kredit karena terkena floating rate yang tinggi, maka sah-sah saja memanfaatkan alih kredit,” jelas Budi Raharjo, Perencana Keuangan.

Putri Pratiwi K

http://wartagriya.com

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *