Dinilai Tumpang Tindih, Begini Solusi Program Tapera

 Dinilai Tumpang Tindih, Begini Solusi Program Tapera

Program Tapera dinilai tumpang tindih. (Foto: WG)

JAKARTA, WartaGriya.Com – Program Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera dinilai sebagian pihak bisa menjadi solusi untuk persoalan pembiayaan rumah masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tak heran banyak pihak yang menaruh harap pada program tersebut, salah satunya Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

Namun, tak sedikit yang sangsi dengan Tapera. Mereka menilai program pemerintah tersebut setali tiga uang mekanismenya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) melalui manfaat layanan tambahan jaminan hari tua (JHT).

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengaku, selama ini pengusaha dan pekerja sudah terbebani dengan pemotongan setiap bulannya. Tentu akan semakin berat apabila ditambah dengan potongan wajib untuk Tapera yang besarannya 3 persen.

Totok pun memerinci besaran iuran pengusaha selama ini yang besarannya antara 18,74 persen dan 20,24 persen, bahkan nantinya bisa mencapai 25 persen. Sementara pekerja bisa mencapai 6,5 persen jika Tapera telah efektif.

Supaya tak tumpang tindih, Totok pun menyarankan perlu adanya penyesuaian antara tapera dan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS-TK juga, ‘kan, melakukan hal yang sama sehingga kami mendorong jadikan satu saja. Misalnya, BPJS-TK ada anggarannya dikurangi dan dipindah ke Tapera sehingga enggak ada dua jalur,” ujarnya dalam webinar.

Bahkan, ia melanjutkan, selain itu ada pula jalur melalui program Taspen. Ini juga perlu penyatuan untuk pelaksanaannya sehingga beban bisa berkurang dan kerancuan tidak berlanjut.

Sebenarnya, Totok menuturkan, Tapera bisa menjadi harapan baru bagi solusi pembiayaan perumahan yang selama ini berasal dari sumber dana subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)/subsidi selisih bunga (SSB) yang sangat bergantung pada APBN.

Adapun dana perumahan yang ada saat ini bergantung dari dana perbankan yang bersumber dana pihak ketiga. Hal ini menyebabkan mismatch karena dana jangka pendek digunakan untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) yang berjangka panjang. Akibatnya, konsumen rumah menanggung biaya bunga KPR yang mahal.

Totok mengatakan, REI sangat berharap dengan adanya sumber pembiayaan dana jangka panjang tersebut. Pihaknya menginginkan jika dana Tapera dapat ditempatkan pada perbankan, maka bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR.

“Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi atau sama dengan tingkat inflasi,” ucapnya.

Menurutnya Totok, REI memandang Tapera sebagai solusi permasalahan pembiayaan perumahan yang mencakup kemampuan menyediakan rumah murah bagi MBR; ketersediaan suplai rumah yang besar di seluruh Indonesia; dan aksesibilitas, yakni dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun , REI turut meminta agar ada bunga yang lebih murah dan tenor yang lebih panjang dari program ini. Lalu juga ada paket-paket subsidi yang lebih luas cakupannya dari sisi harga rumah lebih dari Rp200 juta, serta mencakup berbagai segmen, baik segi batasan penghasilan, golongan non-fixed income, dan pekerja informal.

“Kami turut berharap adanya proses dan mekanisme yang lebih cepat, tidak berbelit, dan tidak ada regulasi atau kebijakan yang bertambah setiap tahunnya. Selain itu, tata kelola yang baik dan transparan terhadap dana publik,” pungkasnya.

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *