Inilah Kisah Syahril, Lunasi KPR dengan Uang PHK Ternyata Belum Terima Sertifikat Rumah

 Inilah Kisah Syahril, Lunasi KPR dengan Uang PHK Ternyata Belum Terima Sertifikat Rumah

Warga Riscon Padjadjaran marah disebut debitur wanprestasi. (Foto: WG)

BOGOR, WartaGriya.Com – Meskipun kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas, warga Grand Riscon Padjadjaran Bogor hingga saat ini belum menerima sertifikat rumah.

“Kecewa Pak, segera diselesaikan sertifikat rumahnya. Saya lunasi kredit rumah pakai uang dari pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK),” ungkap Syahril salah seorang Nasabah KPR BTN, saat dihubungi, Jum’at (7/7/2023).

Syahril merupakan salah seorang nasabah Bank BTN yang telah membeli rumah subsidi melalui skema KPR di Grand Riscon Padjadjaran Blok F4 No 11 dengan proses akad kredit sejak 2016 silam.

“Sebelumnya saya jalani kredit selama lima tahun, tapi saya punya rejeki saya lunasi tahun 2021,” tambahnya.

Hingga saat ini, Syahril bersama warga lain terus berjuang untuk mendapatkan haknya memperoleh sertifikat rumah.

Ia menambahkan, berbagai upaya sedang dilakukan baik secara berdialog dengan pengembang perumahan maupun pihak Bank BTN.

“Kalau saya tergantung sama bapak-bapak yang lain, maksudnya kredit yang sudah lunas atau beli cash,” kata Syahril.

Kendati sudah melakukan pelunasan, Syahril hanya memperoleh beberapa dokumen seperti perjanjian kerdit (PK), perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), dan surat pelunasan dari Bank BTN.

Selain itu, nasib serupa juga dialami Yusdiansyah salah satu pembeli rumah subsidi secara cash dari 29 warga lain yang telah melunasi KPR.

Pria yang biasa dipanggil Bang Yus ini, mengaku akan terus mengejar haknya memperoleh legalitas rumahnya, meskipun harus menempuh jalur hukum.

“Kemungkinan seperti itu ada, walaupun pada dasarnya saya masih berharap ada penyelesaian non litigasi,” ujarnya.

Menurutnya, alasan mengedepankan penyelesaian non litigasi menjadi prioritas karena dinilai lebih efektif.

“Karena pasti akan cukup melelahkan dan perlu sumber dana yang cukup besar untuk penyelesaian secara hukum,” kata Yus.

Meskipun begitu, masih dikatakan Yus, menempuh jalur hukum tidak tertutup kemungkinan namun langkah itu menjadi opsi terakhir.

“Itu hanya jadi opsi terakhir bila memang pihak pengembang tidak ada lagi etiked baik untuk menyelesaikan persoalan legalitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Developer PT Riscon Victory hari ini, Jum’at (7/7/2023) membatalkan untuk menemui warga dengan agenda penyampaian progres legalitas rumah.

Bahkan kabar yang terkesan mendadak dengan sebuah alasan itu, sangat mengecewakan bagi sejumlah warga.

“Alasannya, Pak Makmur (Direktur PT Ricon Victory,-red) saudaranya ada yang meninggal diluar kota. Padahal, pertemuan itu kan bisa diwakilkan karena yang ditunggu-tunggu sebenarnya bukti progres legalitasnya,” jelas Beny Santoso seorang warga Grand Riscon Pandadjaran Bogor, saat dihubungi, Jum’at (7/7/2023).

Ia mengakui, tak sedikit warga yang terlanjur mengambil cuti hanya untuk bisa hadir diagenda pertemuan tersebut. “Banyak yang terlanjur ambil cuti, tapi tiba-tiba ditunda mau diapain lagi,” tambah Beny.

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *