Insentif PPN Properti Dinilai Menuai Kontroversi

 Insentif PPN Properti Dinilai Menuai Kontroversi

Ilustrasi. (Foto: istimewa)

JAKARTA, WartaGriya.Com – Kebijakan insentif di sektor properti berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah tapak dan rumah susun (rusun) ternyata harus menuai kontroversi dikalangan pengembang. Pasalnya, kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan pengembang skala besar.

Pengamat Properti Independent (PPI) Rahmat Anwar menilai, kontroversi dipicu dari kebijakan pada salah satu poin yang menerapkan bagi rumah ready stock atau siap huni. “Kebijakan khususnya pada poin itu membuat pengembang kecil dan menengah merasa keberatan. Apalagi, mereka cuma bisa bangun hunian dengan inden atau setelah terjadi transaksi dari pembeli,” jelas Anwar.

Menurutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/2021 khususnya pada poin tersebut tak hanya menguntungkan developer besar tapi juga memberikan handcap untuk perusahaan small medium enterprise (SME). Bahkan, kebijakan ini akan menimbulkan un-level playing field (ketidaksetaraan persaingan) antara perusahaan besar dan SME.

Menurutnya, para pengembang seharusnya dapat bersaing melalui ide, konsep, nilai pada suatu produk, bukan lewat subsidi dari pemerintah. “Ini terkesan sangat terburu-buru, apalagi tidak pernah diwacanakan terbeli dulu,” ujar Anwar.

Terlebih, periode Maret-Agustus 2021 dinilai tidak cukup bagi perusahaan menengah-kecil untuk memanfaatkan kebijakan itu. Anwar menyayangkan, kebijakan ini justru akan berdampak buruk atau mematikan, bukan membantu SME dengan situasi yang sulit ditengah pandemi seperti sekarang ini.

Putri Pratiwi K

http://wartagriya.com

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *