Permen Kontruksi Dinilai Hambat Mobilitas Alat Bangunan

 Permen Kontruksi Dinilai Hambat Mobilitas Alat Bangunan

Ilustrasi. (Foto: WG)

JAKARTA, WartaGriya.Com – Peraturan Menteri (Permen) No. 07/PRT/M/2019, dari Kementerian PUPR terkait kontruksi dinilai menghambat mobilitas alat bangunan terkait pengadaan jasa dan peralatan konstruksi.

“Karena sudah diterapkan, mau tak mau ditaati. Namun lihat juga apakah sudah siap? Dalam salah satu pasalnya, peraturan soal pengadaan alat tidak disebutkan. Ini bisa berimbas dalam mobilisasi alat pembangunan,” ujar Didi Aulia, Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) ditemui dalam acara diskusi di Menara KADIN, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, hampir 80% proyek konstruksi dan infrastruktur dipegang oleh lembaga negara. Sementara swasta cuma 20%. Dirinya berkata, jika pemerintah ingin menghilangkan kesan eksklusif maka peraturan yang dibuat harus berdasarkan keadaan lapangan dan tidak subjektif.

Lebih jauh, dikatakan Didi, dalam Permen PUPR 07 terbaru, bobot metodologi pelaksanaan pengerjaan secara teknis lebih tinggi daripada penawaran harga, dengan perbandingan 70:30. Standar itu, perbedaan pengerjaan infrastruktur bisa berpengaruh lebih besar walau pihaknya sudah menetapkan harga penawaran rendah. “Jika demikian, pihak pelaksana proyek lebih subjektif karena memilih mana yang cocok dengan mereka, ini rawan untuk menjadi subjektif,” katanya.

Didi berkata, hal ini juga memberi peluang Pemda mengeluarkan aturan pajak sendiri. “Saat kami ada proyek di Padang, ada pajak daerah yang ditetapkan. Saat membuat laporan pajak, kami hancur lebur,” ungkapnya.

Selain itu, persoalan lain juga terdapat pada skema segmentasi pemaketan yang baru. Ia menambahkan, dalam skala pemaketan bagi kontraktor kecil, dalam Permen PUPR 07 ditetapkan di angka Rp 10 miliar dari Rp 2,5 miliar.

Menurutnya, dengan skala sebelumnya di angka Rp 2,5 miliar, pihaknya diharuskan memiliki maksimal tiga kali pengalaman. Secara matematis, angka Rp 2,5 miliar dikalikan tiga kali sehingga menghasilkan angka Rp 7,5 miliar. Ia mempertanyakan siapa pihak yang berhak mengerjakan proyek senilai Rp 7,5 miliar sampai Rp 9 miliar.

Sebab dalam Permen PUPR terbaru, batas terkecil ada di angka Rp 10 miliar. Didi mengaku pihaknya bahkan pernah mengusulkan pemerintah memulai angka segmentasi pemaketan untuk kontraktor kecil di angka Rp 5 miliar, sebab kemampuan kontraktor swasta menengah dan kecil ada di kisaran angka tersebut. “Kontrak tertinggi Rp 2,5 miliar, eh ini malah Rp 10 miliar,” keluhnya. Pemerintah sebaiknya memikirkan, merencanakan dan menguji peraturan yang dibuat sebelum meresmikannya agar masyarakat dan pelaku usaha tidak dibuat bingung.

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *