Sebelum Beli Rumah, Kenali Kekuatan Hukum PPJB

 Sebelum Beli Rumah, Kenali Kekuatan Hukum PPJB

Ilustrasi.

JAKARTA, WartaGriya.Com – Tak sedikit orang yang pahak tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau akta pengikatan jual beli. PPJB merupakan bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan, namun dokumen yang memang otentik dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli. Perjanjian ini menjadi pengikatan di awal sebelum calon pembeli dan calon penjual membuat AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kedua belah pihak bisa membuat PPJB tanpa harus membuat akta, PPJB ini tetap mengikat semua pihak. Hal ini bisa terjadi kalau PPJB dibuat dengan memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai perundangan. Syarat sah tersebut telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). PPJB yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta otentik, bisa dilihat dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Sementara dalam pasal 1870 KUH Perdata menyatakan penegasan bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Kalau membaca pembahasan tersebut, maka calon pembeli memang sebaiknya membuat PPJB di hadapan PPAT.

Tentunya langkah ini bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah kalau terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual. Biasanya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini memang dibuat oleh pembeli dan penjual karena adanya syarat atau keadaan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kedua belah pihak harus menyepakati sejumlah klausul atau perjanjian sebelum akhirnya membuat AJB, PPJB dengan AJB memang berbeda.

Sebenarnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini juga tidak hanya dibuat ketika transaksi yang melibatkan individu. Saat orang membeli properti seperti rumah atau apartemen dari perusahaan pengembang, pastinya ada perjanjian yang sama. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 9/1995 mengatur mengenai isi PPJB tersebut.

Sepuluh poin penting yang diatur dalam PPJB adalah pihak pelaku kesepakatan, kewajiban penjual, uraian obyek pengikatan jual-beli. Lantas jaminan penjual, waktu serah-terima bangunan, pemeliharaan bangunan, penggunaan bangunan. Selanjutnya isi PPJB adalah pengalihan hak, pembatalan pengikatan, dan juga penyelesaian perselisihan.

Semua hal ini memang mengatur sejumlah unsur yang belum terpenuhi, apalagi kalau membeli rumah dari developer. Misalnya pembeli belum melunasi pembayaran atau developer belum melakukan pemecahan sertifikat tanah. PPJB sendiri tidak bisa dianggap sebagai alas hak kepemilikan tanah, karena bukti pengalihan baru terjadi ketika ada AJB.

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *