Soal Penyediaan Rumah Layak Huni, Pemerintah Terus Kerjakeras!

 Soal Penyediaan Rumah Layak Huni, Pemerintah Terus Kerjakeras!

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. (Foto: WG)

JAKARTA, WartaGriya.Com – Soal penyediaan rumah layak huni, pemerintah terus bekerja keras meskipun dalam pelaksanaan banyak tantangan yang harus dihadapi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mewakili Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam pembukaan pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (15/5/2022).

Menurut Iwan, tantangan itu termasuk dalam mengatasi backlog perumahan masih terjadi. “Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021, backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah tangga,” jelasnya..

Untuk itu, melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak huni dari semula 56,7% menjadi 70%, ekuivalen sebanyak 11 juta.

Iwan menambahkan, diperlukan strategi dari sisi supply maupun demand, serta keterlibatan berbagai stakeholders di sektor perumahan termasuk diantaranya pengembang dan perbankan.

Dari sisi supply, pengembang mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung ketersediaan stok rumah serta pemenuhan kualitas material dan konstruksi rumah.

Sedangkan dari sisi demand, peran perbankan begitu sentral dalam melayani fasilitas penyaluran subsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mulai dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi bantuan uang muka SBUM, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta program KPR tabungan pembiayaan rumah atau Tapera.

Lebih dari itu, peran sektor properti tidak hanya mendorong kebutuhan perumahan di Indonesia, tapi menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi di Indonesia. Apalagi bisnis properti memiliki multiplier effect terhadap sekitar 174 sektor lainnya.

“Jadi sektor properti mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi perkembangan di sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” ujar Iwan.

Hingga kuartal I-2022, kinerja sektor properti secara positif mengalami pertumbuhan. BPS mencatat, sektor real estate dan konstruksi tumbuh masing-masing 3,78% dan 4,83% secara year on year (yoy).

Pencapaian sektor properti tersebut dinilai berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, pemerintah terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor properti. Seperti pemberian insentif bebas PPn sebesar 50% untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp 2 miliar dan 25% untuk pembelian rumah dengan harga Rp 2-5 miliar, sesuai yang diatur PMK 6/2022.

“Inilah saatnya kita memiliki rumah, inilah saatnya anda semua membeli rumah. Selanjutnya pemerintah akan terus melibatkan pengembang dan perbankan dalam melaksanakan empat strategi penyediaan perumahan,” ujar Iwan.

Diantaranya, masih dikatakan Iwan, mendorong ketersediaan rumah, membuat harga rumah menjadi terjangkau, meningkatkan akses pembiayaan, dan memastikan program perumahan dapat terus berjalan dengan dampak fiskal yang dapat dikendalikan.

Penyelenggaraan IPEX 2022 diharapkan menjadi momentum dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan sekaligus pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti.

Ke depan, diharapkan agar kerjasama antara pemerintah dan seluruh pengembang dan perbankan bisa berjalan lebih baik.

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *