Soal Tanah, Mahasiswa Lebak Minta Pemerintah Tegas!

 Soal Tanah, Mahasiswa Lebak Minta Pemerintah Tegas!

Ilustrasi. (Foto: istimewa)

LEBAK, WartaGriya.Com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) meminta Pemerintah Kabupaten Lebak, bersikap dan bertindak secara tegas. Hal tersebut diungkapkan mahasiswa terkait dugaan penyerobotan tanah milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pabuaran, di Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten, Lebak.

BACA JUGA: Tak Perlu Terburu-Buru Bayar Booking! Ini Alasannya

Pemerintah Lebak diminta serius menindak lanjuti terkait dugaan indikasi sejumlah yang melanggar aturan pertanahan. Kemudian pemicu dalam perselisihan itu diawali dengan pembuatan pondasi diatas lahan yang masih diklaim milik SDN 1 Pabuaran.

“Tentu ini harus di sikapi dengan serius. Ini bukan main- main, karena ini soal fasilitas pendidikan diwilayah Pabuaran. Adanya persoalan itu, tentu membuat kegaduhan dalam pelaksanaan pendidikan di SDN 1 Pabuaran itu,”tegas Ketua Umum PP Imala Nukman Faluti melalui siaran pers, Sabtu, (31/7/2021).

BACA JUGA: Sudah Vaksin Mau Dapat Casback 10 Juta? Begini Caranya!

Lebih lanjut dikatakan Nukman, dugaan aksi penyerobotan itu bisa dijerat pasal 385 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), karena perbuatan itu merupakan tindakan kriminal yang merugikan hak pemilik tanah sebenarnya.

Menurutnya, melalui KHUP pada buku Bab II Bab XXV pelaku bisa dituntut hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. “Kejahatan tersebut termasuk bentuk kejahatan Stellionnaat.  Stellionnaat adalah aksi penggelapan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain,” tegas Nukman.

Untuk itu, Nukman menegaskan, jika memang benar adanya dugaan penyerobatan, tinggal bagaimana langkah Pemkab Lebak serius menindak lanjuti persoalan itu dengan bukti- bukti yang dimiliki Sekolah SDN 1 Pabuaran.
Terlebih tanah tersebut merupakan salah satu aset daerah.

BACA JUGA: Rutan Kelas IIB Serang Bantu Warga Terdampak Covid-19

“Tinggal bagaimana ketegasan Pemkab Lebak, jika memang ada pelanggaran, ya kami minta semua itu di tegakan dengan sebenar- benarnya. Agar tidak ada lagi yang gegabah atau semena- mena melakukan pembanguan ditanah yang bukan haknya. Apalagi ini soal untuk nasib Pendidikan dasar di SDN Pabuaran, “tegasnya.

Sementara itu, pihak pembeli tanah meminta pihak media mempertanyakan pada pemilik tanah terkait kebenaran patok sebagai batas tanah. “Tanya yang punya tanah aja. Apa patoknya sudah benar atau salah menurut penjual. Dengan bukti administrasi yang ada dan keterangan dari BPN,” kata Asep Komar selaku pembeli tanah tersebut.

BACA JUGA: Sebelum Ajukan KPR, Kenali Suku Bunga Floating!

Seperti diketahui sebelumnya, dugaan penyerobotan tanah tersebut diawali dengan aksi sejumlah pejabat melalui pemasangan patok sebagai batas tanah hingga pemasangan plang yang bertuliskan tanah milik aset pemda. “Kurang lebih, tanah milik sekolah yang diduga keserobot itu sekitar 32 meter dan lebar 4 meter, panjang 8 meter. Saat ini akan di eksekusi. Menurut dari akta tanah itu kan lurus, tapi oknum yang mengklaim katanya itu berbentuk L, makanya kita luruskan lagi sesuai Akta Tanah milik Sekolah, dilimpahkan ke dinas terkait agar diluruskan kembali ke sediakala,”kata Kepala SDN 1 Pabuaran Hj. Nurwati, Sabtu, (31/7/2021).

Plt kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan membenarkan, pihaknya telah melakukan pematokan dan pemasangan papan plang dibatas tanah milik daerah yang ada di SDN 1 Pabuaran ini.

BACA JUGA: Gubernur WH Lepas 10 Ribu Bantuan Paket Sembako

“Sebelumnya ada laporan ke kita, bahwa ada pihak lain yang membuat pondasi masuk ke
tanah kita, tentu sebagai aparat negara tentu kita harus mengamankan tanah milik negara. Untuk itu, kami Selasa kemarin telah melakukan rapat internal dengan Kejaksaan Negeri Lebak, Satpol PP dan dinas pendidikan,”katanya.

Pemasangan patok tersebut, kata Halson, pihaknya memastikan bahwa tanah itu adalah tanah milik SDN 1 Pabuaran. Pihaknya mengaku tidak mungkin melakukan pematokan jika itu tanah orang lain. “Nanti kalau ada pihak yang merasa di rugikan, kita persilahkan untuk menempu jalur hukum. Nanti kita akan adu bukti. Jadi kalau yang membangun pendasi itu merasa dirugikan silahkan tempuh jalur hukum,”tegas Halson.

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *