Tips Jitu Mengurus SPPT PBB

 Tips Jitu Mengurus SPPT PBB

Ilustrasi. (Foto: WG)

BOGOR, WartaGriya.Com –  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dilaporkan.

Sebenarnya, jika sudah memahami prosedurnya cara mengurus SPT PBB ini terbilang sangat mudah.

Sanksi PBB yang Terhutang

Nah, kemudian apa saja sanksinya apabila mengabaikan sehingga menimbulkan pajak menjadi terhutang?

Sanksinya bisa diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mulai dari surat pemberitahuan, surat peringatan, hingga dilakukan penyegelan terhadap aset properti yang tak dilaporkan.

Pasalnya, yang lebih wajib diketahui mengenai dasar hukum terkait PBB ini juga di atur melalui Undang-Undang Nomor 12/1994.

Yup intinya yang mempunyai aset properti, wajib mengurus SPPT PBB tersebut.

Nomor Obyek Pajak PBB

Selanjutnya, Minpro akan menjelaskan terkait Nomor Obyek Pajak PBB atau biasa lebih dikenal dengan sebutan NOP PBB.

NOP ini berfungsi sebagai identitas unti bagi wajib pajak ketikan mengurus secara administrasi.

Tentunya fungsi dan pengertian SPPT sangat beda. Sebagai dokumen pajak, SPPT menerangkan nilai piutang PBB yang harus dibayar lunas dengan tenggang waktu tertentu.

Sementara, NOP PBB berfungsi sebagai iditifikasi data valid tentang lokasi objek pajak.

NOP juga bisa difungsikan untuk melihat atau identifiksi terhadap penyampaian PBB, dan pengambilan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Nah harus bisa pastikan tentang perbedaan antara fungsi NOP dan SPPT yah.

Langkah ini juga sebagai pemahaman yang bisa mempermudah dalam mengurus SPPT PBB disetiap tahunnya.

Telat Bayar PBB Dapat Dikenakan Denda

Selanjutnya, usahakan bayar PBB tepat waktu karena apabila telat bayar pastikan akan dikenakan denda.

Oleh karena itu, pastikan bisa memperoleh SPPT PBB tahunan sebelum pada bulan pembayaran.

Biasanya, lembar SPPT PBB oleh pihak kelurahan di distibusikan kepada wajib pajak melalui pengurus RT yang akan mengantarkan ke rumah masing-masing.

Namun seiring pesatnya pertumbuhan di era digital, setiap wajib pajak juga bisa mengecek bahkan dapat langsung bayar tagihan PBB secara online.

Tentu terobosan ini sangat membantu mengurus tagihan PPB menjadi lebih efisien dan praktis.

Cara mengaksesnya juga sangat mudah, pembayaran bisa dilakukan hampir sama saat ingin mengecek tagihan PBB.

Mengurus SPPT PBB Hilang

Selanjutnya bagaimana jika lembar SPPT PBB hilang? Nah oleh karena itu tidak perlu panik, pasalnya untuk mengurus itu caranya sangat mudah.

Kemudian cukup menyiapkan dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP dan foto fotokopi kartu keluarga saja.

Kemudian harus datang ke kentor kelurahan untuk memperoleh surat keterangan hilang yang dinyatakan dari kelurahan setempat.

Selanjutnya, bisa langsung datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk memperolah pengganti SPPT PBB yang hilang. Mudah kan?

SPPT PBB Tidak Terbit

Kasus lain dalam memperoleh SPPT PBB ini ketika tidak terbit. Tapi lagi-lagi tak perlu merasa panik.

Cara mengurus SPPT PBB yang tak kunjung terbit, cara mengurusnya sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri.

Pada umumnya, pengiriman SPPT PBB melalui Kantor Pos dan Giro atau penyerahannya langsung oleh Kelurahan atau Desa dan dibantu oleh RT/RW pendistribusiannya.

Tapi, apabila SPPT PBB tidak kunjung sampai ke rumah, bisa mengambil sendiri SPPT PBB di Kantor Kelurahan atau di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tempat objek pajak terdaftar.

Selain itu usai memperoleh SPPT, tinggal menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya ke lurah/kepala desa/Dinas Pendapatan Daerah/Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk diteruskan ke KPP Pratama.

Panduan Bayar PBB Secara Online

Perkembangan teknologi dierah digital dinilai sangat membantu baik dari segi efisien waktu dan proses pembayaran PBB.

Meskipun demikian, tak sedikit orang yang belum memahami proses dan tata cara bayar PBB secara online.

Nah untuk itu dalam kesempatan ini, Minpro akan membantu memberikan paduan terkait tata cara pembayaran PBB secara daring.

Saat ini, para wajib pajak tidak perlu datang ke loket-loket pembayaran seperti bank hanya untuk menyetorkan pembayaran PBB.

Apalagi, kondisi pandemi belum sepenuhnya normal karena penerapan prokes tetap dilakukan dimana-mana.

Sehingga antrian disejumlah loket pembayaran juga dibatasi per harinya.

Seiringnya waktu, beberapa platform e commerce telah meningkatkan fitur-fitur jenis layanan.

Platform e commerce ini tidak hanya menawarkan produk-produk kebutuhan rumah tangga, tapi juga menawarkan fitur-fitur untuk membayar tagihan. Yup, diantaranyat termasuk untuk pembayaran PBB.

Apalagi saat ini, tidak akan ada lagi kata terlambat untuk membayar PBB karena platform e commerce sudah menyediakan layanan pembayaran tagihan PBB.

Terlebih beberapa perbankan, sebagai salah satu bank penerima pembayaran PBB, sudah bekerja sama dengan platform e commerce.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memudahkan masyarakat melakukan pelunasan PBB.

Lewat kerjasama itu, pembayaran PBB saat ini bisa dilakukan secara online tanpa harus datang jauh-jauh ke bank.

Metode pembayaran yang diterapkan seperti kartu kredit, debit ATM/Bank, Internet Banking, pembayaran instan, Virtual Account dan OVO samapi di gerai atau minimarket terdekat.

Tak hanya itu, pembayaran PBB setiap tahunnya bisa dilakukan lebih mudah, praktis dan bisa menjadi solusi pembayaran yang sah.

Bahkan dalam kemudahan itu, juga bisa memperoleh beragam promo dan cashback di waktu-waktu tertentu.

Selain melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online, juga bisa mengecek nilai tagihan dengan mudah untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Caranya sangat mudah yaitu memasukkan nomor pembayaran / nomor pokok objek pajak / SPPT PBB dan nilai tarif akan muncul sebagai tagihan pada hari terkini.

Cek nilai tagihan PBB dan bisa melakukan pembayaran, praktis bukan?

Setelah selesai melakukan pembayaran, akan menerima bukti pembayaran yang bisa dicetak dan disimpan apabila diperlukan setiap saat.

Kisaran Nilai Denda PBB

Nah, paling penting yang wajib diketahui  berapa sih kisaran nilai denda jika terlambat bayar PBB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 besaran denda PBB sebesar 2% setiap bulannya.

Meskipun demikian, biasanya disetiap tahun ada yang namanya program pemutihan.

Artinya wajib pajak memperoleh keringanan membayar pajak PBB, karena berdasarkan peraturan.
Kebijakan itu bisa diterapkan misalnya berupa penghapusan denda mulai di tahun tertentu.

Meskipun begitu, tidak boleh mengabaikan bayar PBB ya, karena program kebijakan itu belum tentu ada disetiap tahunnya.

Masing-masing pemerintah daerah mempunyai nilai kumulatif denda.

Apalagi setiap pemerintah daerah juga memiliki batas waktu membayar denda PBB yang tidak sama.

Misalnya untuk wilayah Jakarta batas waktu pembayaran denda hanya sampai 29 Oktober, seperti diatur melalui Pergub No.23/2021.

Perbedaan waktu batas bayar denda juga diterapkan di Kota Bekasi yaitu per tanggal 31 Agustus.

Lain halnya dengan Tangerang, wilayah ini memberikan jatuh tempo bayar denda pada akhir Agustus disetiap tahunnya.

Kendati demikian, Tangerang juga sering menerapkan kebijakan melalui pemberian diskon secara bertahap.

Langkah itu diharapkan bisa mendorong kesadaran wajib paka untuk menyelesaikan denda dan tagihan secara konsisten.

Jadi jangan pernah mengandalkan adanya progam pemutihan tersebut.

Karena, sanksi lain seperti surat teguran, peringatan hingga dilakukan segel akan menanti pada aset properti Anda.

Putri Pratiwi K

http://wartagriya.com

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *