Usai Revisi Tata Ruang Kota Bogor, Diprediksi Investasi Properti Meningkat

 Usai Revisi Tata Ruang Kota Bogor, Diprediksi Investasi Properti Meningkat

Ilustrasi. (Foto: Ist)

BOGOR, WartaGriya.Com – Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor saat ini sudah ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Usai revisi RTRW tersebut, diprediksi investasi di Kota Bogor bakal meningkat lantaran ada sejumlah lokasi strate­gis dijadikan tempat berinvestasi.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangu­nan Daerah (Bappeda), Rudi Mashudi, men­gungkapkan, kalau pihak Pemkot Bogor sudah menggelar rapat dengan Kementerian ATR.

”Pada 21 Oktober kami sudah melaksanakan pembahasan Lintas Sektor di Kementerian ATR. Saat ini kami menunggu persetujuan substansi RTRW dari Menteri ATR,” kata Rudi, di Bogor, Kamis (5/11).

Lebih lanjut Rudi mengatakan, kalau dalam waktu dekat, revisi RTRW Kota Bogor bisa segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Namun, Rudi belum bisa memastikan kapan revisi RTRW ini bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). ”Setelah persetujuan subtansi Menteri ATR akan disampaikan ke DPRD untuk pembahasan Bamus dan pengesahan,” ujarnya singkat.

Investasi di Kota Bogor mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor mencatat penurunan drastis terjadi sejak periode Maret hingga Juni 2020. Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Firdaus, menjelaskan, sebagian besar pengusaha atau investor yang berencana melakukan investasi menunda rencananya sementara waktu karena pandemi Covid-19.

Padahal tahun lalu terjadi peningkatan investasi yang cukup besar dan berdampak besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor. Permasalahannya ada beberapa faktor yang bisa dilihat.

Pertama, meskipun mereka misalnya tetap berinvestasi, siapa yang mau bekerja saat pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kan kemarin itu artinya luar biasa tidak normal, itu yang biasa kita kita pengajuan permohonan satu hari bisa 300 hingga 400 memohon, ini drastis turun. Bahkan, kecenderungan terakhir itu hanya sekitar 150-an per hari,” ujarnya.

Dalam penerapan PSBB di Kota Bogor, DPMPTSP sempat mengalihkan permohonan investasi melalui perizinan tak kurang dari 70 sampai 80 per hari, tetapi saat situasi pandemi hanya mampu menerima 15 permohonan yang ditandatangani.

Padahal jika dibandingkan tahun lalu, realisasi Rp2,64 triliun atau kenaikan 105,66 persen, dari target investasi 2019 sebesar Rp2,5 triliun. “SDM kita juga WFH (work form home), tidak ada survei lapangan dibatasi semua. Tapi mudah-mudahan dengan sekarang dengan adanya PSBB transisi (proposional, red) investor mulai meningkat lagi, hanya saja memang ada beberapa investor juga yang masih terganjal RTRW kita,” katanya.

Dengan belum rampungnya pengajuan revisi Perda RTRW, sejumlah investor memastikan lahan yang akan digunakan nantinya sesuai zona atau tak bertentangan dengan regulasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Mereka harus menunggu dulu adanya perluasan RTRW baru. Saat ini masih dibahas di Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan kita berharap sebetulnya tahun ini akan terjadi lonjakan investasi, tentunya kita akan menyesuaikan dengan zonasi dan juga regulasi yang ada di Kota Bogor,” ujarnya.

Firdaus mengungkapkan, investasi paling banyak diusulkan di Kota Hujan ini terkait izin apartemen, hotel dan izin perluasan perumahan. Untuk perluasan, investor memang ada yang masih menahan diri untuk mengajukan perluasan lahan perumahan misalnya, karena harus menyesuaikan zonasi di Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (Simtaru) dari Bappeda.

“Kita berharap besar dalam perubahan RTRW ini terjadi peningkatan investasi yang cepat setelah PSBB, karena keberhasilan daerah itu dalam meningkatkan PAD adalah sektor jasa yang nantinya semakin banyak hunian-hunian jasa, juga ada yang akan di dapat oleh pemerintah kota Bogor,” ucapnya.

Kemerosotan investasi di Kota Bogor juga ditandai dengan menurunnya penjualan properti rumah. Seperti yang diungkapkan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) wilayah III Jawa Barat, Ahmad Yani Hasim.

Pria yang akrab disapa Kang Yayan ini mengaku karena adanya pandemi corona, bisnis penjualan rumah di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok mengalami penurunan hingga 50 persen. Hal ini dikarenakan pihak bank yang menjadi kreditur lebih selektif dalam memberikan KPR selama masa pandemi corona yang tentunya berpengaruh pada kekuatan masyarakat untuk membeli properti rumah. ”Hampir 50 persen pembeli yang mengajukan ditolak KPR-nya dan ini sangat berpengaruh terhadap penjualan rumah kami,” ujar Yayan.

Namun, ia dan rekan-rekan dari Apersi pun tidak kehilangan akal untuk mensiasati keadaan ini. Salah satu strategi marketing yang ia gunakan guna menggenjot lagi penjualan disisa 6 bulan terakhir tahun 2020, ia memberikan diskon atau keringanan cicilan kepada para pembeli namun dengan konsekuensi memperpanjang masa cicilan. ”Yang tadinya cicilan 15 tahun, kita turunkan harganya tapi diperpanjang menjadi 20 tahun,” ujarnya.

Ia berharap di tengah relaksasi PSBB yang saat ini sedang berjalan, pihak bank mau menyalurkan kembali KPR kepada pembeli yang sudah melakukan akad kredit dengan developer. ”Karena saat ini juga banyak masyarakat yang mulai bekerja dan kembali memiliki pendapatan. Jadi saya rasa dengan melihat siapa debitur dan developernya, bank tidak perlu takut memberikan pinjaman,” pungkasnya.

Putri Pratiwi K

http://wartagriya.com

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *