Wajib Bayar Lunas Pajak, Sebelum Urus IMB

 Wajib Bayar Lunas Pajak, Sebelum Urus IMB

Ilustrasi. (Foto: WG)

JAKARTA, WartaGriya.Com – Wajib bayar lunas pajak, sebelum urus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Aturan itu, menjadi prosedur tetap bagi pemerintah daerah berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik.

Salah satu fokus pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak. Reformasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah.

Sebagaimana amanat peraturan, reformasi tata kelola pajak juga melibatkan berbagai perangkat daerah, salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

DPMPTSP bertugas melakukan verifikasi melalui penelitian administrasi dan penelitian teknis terkait pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap pemohon perizinan dan non perizinan.

Sistem perizinan DPMPTSP telah terintegrasi dengan basis data perpajakan milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), petugas akan melakukan penolakan permohonan perizinan jika pemohon belum memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Adapun implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan pelayanan perizinan, diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan Non-Rumah Tinggal, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Besar, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), Persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Kartu Tanda Daftar Usaha Orang perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi, lzin Pelaku Teknis Bangunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Perpasaran Swasta (IUPP, IUTS, IUTM, Minimarket), dan Surat Izin Praktik (SIP) baik perorangan maupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan diterapkan mulai saat pemohon mengajukan permohonan secara elektronik atau online system maupun saat mengajukan permohonan melalui sistem antrian online.

Adapun pemenuhan kewajiban perpajakan daerah yang menjadi fokus penelitian jajarannya, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah (PAT).

Verifikasi dilakukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemohon perseorangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon Badan Usaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha minimal selama satu tahun dan termasuk dalam Usaha Menengah atau Usah Besar.

Putri Pratiwi K

http://wartagriya.com

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *