Digiqole ad

Warga Konsumen Rumah Subsidi Grand Riscon Padjadjaran Resah!

 Warga Konsumen Rumah Subsidi Grand Riscon Padjadjaran Resah!

Warga Perumahan Subsidi Grand Riscon Padjadjaran menggeruduk kantor developer. (Foto: TribunJakarta)

BOGOR, WartaGriya.Com – Terkait dugaan ketidak pastian masalah legalitas, warga konsumen rumah subsidi di Perumahan Grand Riscon Padjadjaran merasa resah.

Padahal, warga telah menempati di perumahan subsidi Grand Riscon Padjadjaran tersebut sudah hampir 6 hingga 7 tahun.

“Saya dan perwakilan warga sudah pernah mendatangi Kantor BTN, dan mereka tidak bisa menunjukkan salinan legalitas seperti sertifikat yang seharusnya dijadikan agunan di bank tersebut,” kata Rizal salah seorang warga saat ditemui WartaGriya.Com di Perumahan Grand Riscon Padjadjaran, Minggu (4/12/2022).

Hal senada juga diungkapkan Benny, terkait keresahan warga tersebut pihaknya sudah melayangkan surat ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Kami bersama warga lain sudah kirim surat ke Presiden, tapi sampai saat ini belum ada respon,” ujar Benny bersama warga lain.

Seperti dilangsir TribunJakarta.Com, sebelumnya warga Perumahan Grand Riscon Padjadjaran telah menggeruduk kantor developer tersebut.

Sejumlah warga tak terkecuali dari kaum ibu-ibu mendatangi kantor marketing untuk menanyakan langsung kepada pihak developer PT Riscon Victory terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) yang hingga kini belum ada.

Sudah hampir 6 tahun perumahan yang berada di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini dibentuk, pihak developer belum bisa menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) kepada para warga.

Padahal selama ini warga GRP tetap patuh membayar angsuran, dan bahkan ada yang sudah melunasi KPR namun SHM-nya belum mereka terima.

“Banyak janji yang tidak dilaksanakan PT Riscon kepada warga, baik dari penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, drainase dan juga legalitas, ini adalah puncak dari kekesalan warga yang selama 6 tahun ini menagih janji pihak developer yang belum dipenuhi,” ujar Humas Paguyuban GRP Bojonggede, Boy Hidayat saat mediasi dengan pihak developer, Jumat (18/11/2022).

Lanjutnya, warga menuntut agar pihak developer bisa menunjukkan bukti legalitas berupa copy siteplan pengesahan yang disahkan oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), serta fotokopi Surat Pelepasan Hak (SPH) Prioritas untuk Blok C,D,E.

Tak hanya itu, fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dikeluarkan notaris kepada bank juga harus diserahkan kepada warga.

Selama ini, warga hanya diberikan janji manis dari pihak developer bahwa SHM masih dalam proses pengurusan.

“Kami minta agara developer bisa menunjukkan evidence (bukti) legalitas dari perumahan ini. Poin-poin di atas adalah tuntutan warga yang harus dipenuhi oleh pihak terkait yang akan diserahkan pada pertemuan selanjutnya pada 16 Desember 2022,” jelasnya.

Direktur Proyek Perumahan GRP Bojonggede PT Riscon Victory, Makmur mengungkapkan pihaknya berjanji akan menyelesaikan persoalan legalitas dengan instansi terkait dan akan segera mengupayakan progres pembangunan dan fasilitas dalam waktu dekat.

“Akan menyelesaikan persoalan legalitas, dengan instansi terkait dan akan memecah sertifikat induk yang ada. PT Riscon victory juga akan mengupayakan progress pembangunan dan fasilitas segera di kerjakan dalam waktu dekat,” tuturnya.

Pihaknya mengklaim, sudah ada 18 sertifikat yang sudah diindukkan atas nama PT Riscon Victory,dan selanjutnya akan dipecah menjadi SHM kepada kepada masing-masing pemilik rumah. “Sekarang masih jalan 32 sertifikat yang masih proses,” pungkasnya.

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.