JAKARTA, WartaGriya.Com — Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031 agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Dewas diminta tidak sekadar menjadi formalitas atau “makan gaji buta” tanpa kinerja nyata.

Sikap tegas tersebut disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, SH, saat menjawab pertanyaan media di Jakarta, menyusul terpilihnya jajaran Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031.

Menurut Jusuf Rizal, masyarakat menaruh harapan besar kepada Dewas sebagai instrumen pengawasan strategis, bukan sekadar pelengkap organisasi yang ikut arus kebijakan Direksi.“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus menjalankan tugasnya. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerjanya tidak maksimal, tapi memperoleh gaji dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal.

Aktivis penggiat antikorupsi berdarah Madura–Batak itu juga mengingatkan agar Dewas tidak menjadi stempel Direksi. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang kebocoran keuangan negara dan dana masyarakat.

Untuk diketahui, Dewas BPJS terpilih periode 2026–2031 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan:

1. Dedi Hardianto (KSBSI)
2. Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
3. Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
4. Abdurahman Lahabato (Kadin)
5. dr. Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan:

1. Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
2. Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi)
3. Paulus Agung Pambudi (Apindo)
4. dr. Sunarto (Kadin)
5. Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Lebih lanjut, Jusuf Rizal menyoroti besarnya dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp860 triliun. Tanpa pengawasan ketat, kata dia, potensi kebocoran sangat terbuka.

“Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan pernah mengalami miss manajemen hingga tekor Rp40 triliun. Di BPJS Kesehatan juga pernah terjadi kasus korupsi Rp20 miliar. Ini fakta yang tidak boleh diulang,” ujarnya.

Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menegaskan, kondisi bangsa yang masih dihadapkan pada maraknya praktik korupsi menuntut Dewas BPJS berperan sebagai benteng pengaman dana masyarakat.

Forum Jamsos, lanjutnya, juga berencana mengajak Dewas BPJS berdiskusi untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kelemahan sistem. Di BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepesertaan BPU (Bukan Penerima Upah) serta sistem teknologi informasi yang dinilai belum optimal.

Sementara di BPJS Kesehatan, pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan dan potensi permainan rumah sakit dinilai masih lemah. “Dewas harus turun ke bawah, jangan hanya syuur sendiri. Kalau pengawasan lemah, kebocoran pasti terjadi,” tandasnya.

Terkait figur Dewas yang terpilih, Jusuf Rizal menilai secara umum memiliki rekam jejak yang cukup baik dan diharapkan dapat bekerja profesional serta independen.

Menanggapi belum diumumkannya jajaran Direksi BPJS oleh Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal mengingatkan agar tidak terjadi penunjukan Direksi hasil “oplosan” atau intervensi kepentingan tertentu. “Kalau Direksi diintervensi dari hasil rekomendasi pansel yang tidak transparan, Forum Jamsos pastikan akan mengkritisi,” tegas Jusuf Rizal yang juga tokoh pers nasional.