JAKARTA, WartaGriya.Com– Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 oleh pemerintah memunculkan dinamika baru dalam tata kelola jaminan sosial nasional. Salah satu sorotan datang dari Forum Jamsos yang menilai komposisi Dewas kali ini membawa arah perubahan signifikan.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan tertanggal 13 Februari 2026, bertepatan dengan agenda kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam susunan baru, Dedi Hardianto dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas dengan anggota Ujang Romli, Sumarjono Saragih, Abdurahman Lahabato, dan dr Alif Noeryanto Rahman. Sementara Direksi dipimpin Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama bersama jajaran direktur lainnya.

Koordinator Forum Jamsos, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, menegaskan bahwa penunjukan Ketua Dewas dari unsur pekerja merupakan langkah progresif. Selama ini, posisi tersebut umumnya diisi oleh perwakilan pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Keuangan.

“Ini menjadi momentum penting agar pengawasan lebih berpihak pada peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja,” ujar Jusuf Rizal.

Dengan pengelolaan dana yang telah mencapai Rp860 triliun dan proyeksi Rp1.000 triliun pada 2026, Forum Jamsos menilai tanggung jawab Dewas dan Direksi semakin besar. Lembaga ini diharapkan mampu menjaga keamanan dana, meningkatkan transparansi investasi, memperluas kepesertaan, serta meminimalkan potensi kebocoran.

Forum Jamsos menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan kritik konstruktif demi memastikan tata kelola jaminan sosial berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan pekerja Indonesia.