Serang, WartaGriya.Com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran aktif nadzir dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf guna mencegah potensi konflik lahan di masa depan.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Banten yang diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, Jumat (20/2/2026).

Kunjungan diawali dengan silaturahmi ke Pondok Pesantren Abuya Dimyathi di Kabupaten Pandeglang, dilanjutkan dengan Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, bersama Gubernur Banten Andra Soni.

Dalam agenda utama di Aula MUI Provinsi Banten, Menteri Nusron menyerahkan 13 sertipikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Ia juga menyaksikan penandatanganan kerja sama percepatan sertipikasi antara Kanwil BPN Provinsi Banten, PWNU Provinsi Banten, dan Kantor Pertanahan se-Banten.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa dari sekitar 24.000 tempat ibadah di Banten, baru 57 persen tanah wakaf yang telah bersertifikat. Menurut Nusron, angka tersebut harus segera ditingkatkan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menyoroti bahwa banyaknya wakif yang telah wafat dan administrasi wakaf yang tidak lengkap menjadi tantangan utama. Di sisi lain, kenaikan nilai tanah akibat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan proyek strategis nasional berpotensi menimbulkan sengketa apabila tanah wakaf belum memiliki kepastian hukum.

“Kita tidak ingin muncul konflik karena administrasi yang belum selesai. Maka peran nadzir menjadi sangat penting dalam memastikan legalitas tanah wakaf,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN menggandeng organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU, dan DMI, serta menyiapkan mekanisme isbat wakaf bersama Kementerian Agama dan pengadilan agama.

Harison Mocodompis menegaskan bahwa MoU yang ditandatangani menjadi langkah strategis untuk mempercepat target sertipikasi seluruh tanah wakaf di Provinsi Banten.

Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta jajaran Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat kepastian hukum tanah wakaf.