Kota Tangerang, WartaGriya.Com – Upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi proyek pemerintah daerah kembali mencuat. Aktivis Anti Korupsi Tangerang Raya, Hariyansyah, SH mengambil langkah tegas dengan mengajukan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Permohonan tersebut resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin, 2 Maret 2026 melalui sistem elektronik e-BERPADU.

Langkah ini dipicu oleh ketiadaan informasi perkembangan laporan dugaan korupsi yang sebelumnya telah disampaikan ke Kejari Tangerang Selatan. Laporan tersebut terkait dugaan monopoli lelang proyek peningkatan fasilitas penunjang gedung Ciptakaryaan, pembangunan wall climbing boulder, serta peningkatan fasilitas lapangan futsal Community Center Pamulang pada tahun anggaran 2025.

Hariansyah menilai, sebagai pelapor ia memiliki hak untuk memperoleh kepastian dan perkembangan penanganan perkara.

“Kami tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis terkait sejauh mana laporan ini diproses. Ini yang menjadi dasar kami mengajukan praperadilan,” ujarnya.

Kuasa hukumnya, Anri Saputra Situmeang, SH., MH menjelaskan bahwa permohonan praperadilan diajukan sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi penundaan perkara tanpa alasan yang sah.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang dalam Pasal 158 huruf e memperluas objek praperadilan, termasuk menguji dugaan penundaan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

“Praperadilan ini bukan sekadar gugatan, tetapi bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem hukum. Jika ada dugaan stagnasi perkara, maka pengadilan berwenang menguji,” tegasnya.

Langkah hukum ini diprediksi akan menjadi perhatian publik, mengingat isu dugaan monopoli tender proyek pemerintah daerah kerap menjadi sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.